PEDOMANRAKYAT – Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong transformasi digital terkait pengelolaan keuangan di daerah, terlebih karena pemerintah daerah (pemda) wajib memberikan informasi pengelolaan keuangan secara transparan. Oleh karena itu, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat mengintegrasikan Sistem Informasi Dana Otonomi Khusus dengan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menekankan, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Hal itu salah satunya dengan memanfaatkan SIPD yang telah dibangun Kemendagri.
“SIPD dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah,” kata Fatoni dalam Rapat Persiapan Integrasi SIPD dengan Modul Pengelolaan Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara virtual, Selasa (22/02/2022).
Menurut Fatoni, melalui penggunaan SIPD, Kemendagri dapat memantau daerah yang belum menetapkan APBD secara real time. Dengan demikian, Kemendagri bisa memberikan asistensi dan pembinaan agar penetapan APBD dapat dipercepat, sehingga realisasi APBD berjalan maksimal.
“Kemendagri mendukung upaya integrasi SIPD dengan modul Pengelolaan Dana Otsus SIKD,” tegas Fatoni.
Fatoni berharap, melalui rapat persiapan integrasi SIPD dengan modul Pengelolaan Dana Otsus SIKD dapat menyamakan persepsi, agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan.
Selain itu, Kemendagri juga telah membentuk tim helpdesk yang akan turun langsung untuk membantu daerah dalam memanfaatkan SIPD.
“Kalau daerah terkendala terkait dengan SIPD, bisa langsung koordinasi dengan Tim Helpdesk,” ujar Fatoni.
