PEDOMANRAKYAT — Wajo
Dugaan penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Wajo yang kini tengah dalam pemeriksaan Kejari Wajo Menurut Kasi Intel Kejari Wajo, Mirdad, dalam pesan singkatnya via WhaatsApp mengatakan bahwa perkara dugaan penyelewengan BPNT di Wajo ini masih dalam tahap pemeriksaan beberapa pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan E-Waroeng sudah dipanggil, kini giliran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Setelah selesai pemeriksaan TKSK rencana pihaknya akan memanggil pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat, mulai Pemasok atau Suplier, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur BPNT, Kordinator Daerah (Korda), Dinas Sosial dan pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam penyaluran Program BPNT ini”, ujar Mirdad, Kamis (24/02/2022).
Terpisah, Sekda Kabupaten Wajo selaku Ketua Tim Koordinasi (TIKOR) Bansos Program BPNT setelah dimintai tanggapannya sangat mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan bantuan sosial non tunai (BPNT) di daerah ini.
Demi menegakkan aturan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, biar jelas siapa berbuat, melalui pesan singkatnya via WhaatsApp”, kemarin, Kamis (24/02/22)
Diberitakan sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo terus menyoroti terkait carut-marutnya penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di daerah ini. Bahkan, sejumlah orang sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait permasalahan yang terjadi.
Seperti diketahui, penyelenggaraan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Wajo yang dilaporkan oleh Koalisi LSM banyak muncul masalah. Mulai dari mesin EDC yang banyak belum terpenuhi, dugaan monopoli supplier, serta dugaan banyaknya oknum yang bermain.
Informasinya, sejumlah orang mulai dari pihak Bank Penyalur, Dinsos Kabupaten Wajo, hingga Koordinator Daerah (Korda) TKSK dan beberapa pihak e-warung sudah dipanggil Kejari setempat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo H.Andi Awaluddin saat dihubungi untuk dimintai tanggapannya melalui pesan singkat WahatsAp enggang berkomentar, “Silahkan hubungi Komisi lV yang membidangi Dinas Sosial” namun saat dikonfirmasi ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo H.A.Mayang enggang juga berkomentar, Mustaring Anggota DPRD diKomisi IV telah dimintai tanggapannya mengatakan bahwa karena sudah ditangani APH biarkanlah Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja secara profesional untuk membuktikan apa betul ada bukti adanya dugaan penyelewengan Bansos Program BPNT dan saya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serius mengungkap masalah ini sambil kita tunggu hasilnya. Dan sebagai mitra dari Dinsos kami harap tidak ada mitra kami yang terlibat dalam penyelewengan ini, kalaupun memang ada terlibat saya kira hukum harus ditegakkan di negeri ini, yang salah silahkan mempertanggung jawabkan kesalahannya”, pungkasnya.
