“Mereka yang ditunjuk untuk pindah ke IKN adalah ASN yang profesional, ASN yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara RI, NKRI dan kemajemukan bangsa,” kata Tjahjo.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang terpilih secara aklamasi untuk periode ke-2 pada Munas tanggal 28-29 Januari 2022, menjelaskan DPKN memiliki 4 program prioritas.
Ke-4 program utama itu, pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.
Kedua, menguatkan ideologi dan karakter ASN agar tegak lurus dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan.
“Kami berharap Korpri menjadi benteng pertahanan radikalisme dan terorisme bagi anggotanya yaitu para ASN di Indonesia,” ujar Prof. Zudan.
Selanjutnya, kata Ketum Zudan, program prioritas ketiga Korpri adalah perlindungan dan bantuan hukum ASN. “Yakni terhadap ASN yang terlibat kasus hukum, masalah karir dan masalah yang menimpa sejak dia bekerja,” ujarnya.
Terakhir, prioritas Korpri adalah peningkatan kesejahteraan ASN sampai dengan pensiun. Termasuk untuk menarik kembali aset aset yang masih berada dipihak ketiga. Zudan sejak awal kepengurusan DPKN 2015-2021 mendorong adanya perbaikan skema pengelolaan dana pensiun bagi ASN.
Menurutnya, Korpri mendorong perbaikan kesejahteraan pensiunan ASN, termasuk dengan meningkatkan nominal tunjangan pensiun.
Menurutnya, secara ideal dana pensiun PNS memang terus meningkat dari masa ke masa. Zudan menghitung angka ideal tunjangan pensiun bagi PNS adalah 50 persen dari total penghasilan, bukan semata-mata dari gaji pokok saja seperti yang saat ini berlaku.
“Mudah-mudahan besok kalau kita pensiun, bulanan kita tidak dapat seperti yang sekarang. Tapi mudah-mudahan bisa didesain sistem pensiun setidak-tidaknya saat pensiun nanti menerima sebesar kurang lebih 50 persen dari penghasilan saat ini. Bukan dari gaji pokok,” katanya. (*)
