spot_img

Majelis Hakim Menangkan LSM INAKOR SULUT, Mahkamah Agung RI Tolak Permohonan Kasasi Sekjen Kementrian PUPR

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, MANADO – Kecerahan nampak bagi warga sulut dalam melaksanakan fungsi control social atau pengawasan publik terhadap informasi berkaitan dengan pengelolaan APBN yang berada di BPJN Sulawesi Utara.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/TUN/KI/2021. atas perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah ‘menangkan’ LSM-INAKOR (sebagai Termohon Kasasi) dengan Menolak Permohonan Kasasi Sekretaris Jenderal, Kementrian PUPR yang di wakili oleh kuasa Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekjen Kementrian PUPR bersama kawan kawan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 04/SK/SJ/2021, tanggal 28 Januari 2021.
Putusan MA ini bermula ketika pada 20 januari 2021 silam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan keberatan Sekjen Kementrian PUPR RI melalui 13 orang penerima kuasa sebagai PEMOHON KEBERATAN melawan LSM- INAKOR Sulut (Sebagai termohon keberatan).
Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 195/G/KI/2020/PTUNJKT tanggal 20 januari 2021, hakim ”memenangkan’ LSM-INAKOR dengan menerima eksepsi Termohon dan menyatakan keberatan pemohon Tidak Diterima yang pada salah satu permohonannya untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara Nomor 002/III//KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020 atas LSM-INAKOR selaku Pemohon terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (dulunya bernama Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Manado) selaku termohon dimana ‘memenangkan’ pihak pemohon (LSM-INAKOR).

Informasi publik berupa Dokumen Kontrak Kerja yang berkaitan dengan Pengelolaan APBN pada di Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara sangat penting di ketahui untuk fungsi pelaksanaan kontrol sosial masyarakat sulawesi utara dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 43 Tahun 2018 selain itu penting diketahui publik untuk mengurai problem buruknya pengelolaan APBN di Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui, banyaknya keluhan masyarakat atas asas manfaat pengelolaan anggaran yang sangat besar pada sejumlah proyek bahkan ada yang berujung minta aparat penegak hukum lakukan penyelidikan atas dugaan tipikor yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

Baca juga :  Membara LAW Firm Minta Panglima TNI Segera Tindak Tegas Oknum Anggota TNI Bakamla

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Mantan Hukum Tua Atep Oki di Tuntut 6 Tahun Penjara Oleh JPU Kejari Minahasa

PEDOMANRAKYAT, MINAHASA - Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) bidang Pembangunan di Desa Atep Oki...

Temuan BPK, Inakor Laporkan Dinas Sosial ke Kejagung

PEDOMANRAKYAT, SULUT -  Pengurus Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat – Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR), menyambangi Kejaksaan Agung...

Ephen Sata Warouw Minta Bupati Minahasa, Kadis PMD dan Inspektorat Minahasa Tertibkan Doble Job Perangkat Desa di Minahasa

PEDOMANRAKYAT, MINAHASA - Aktivis yang kerap bersuara lantang atas ketidakadilan dan mal-administrasi yang terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten...

INAKOR Minahasa Gandeng Penyuluh Antikorupsi Kroscek Dana BUMDes Beberapa Desa di Minahasa

PEDOMANRAKYAT - MINAHASA - Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang di kelolai oleh pemerintah desa. Pemerintah...