“Apakah Pembangunan Summarecon Bogor benar-benar bebas praktek mafia tanah, dan apakah ada oknum-oknum Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terlibat mafia tanah ?,” tegasnya.
Sementara Martinus Siki, SH, MH selaku kuasa hukum warga menjelaskan, hasil pertemuan dengan asisten pemerintahan adalah akan dilakukan pertemuan kembali dengan menghadirkan semua pihak.
Masih pada pertemuan tersebut, Martinus juga meminta ketegasan Bupati untuk dapat menghentikan sementara kegiatan pembangunan Summarecon Bogor.
“Kami meminta ketegasan kepada Bupati melalui asisten ya untuk menyampaikan kepada Bupati bahwa untuk sementara waktu ini kami mohon semua kegiatan baik perijinan baik pembangunan Perumahan Summarecon mohon dihentikan,” harapnya.
Karena, sejauh ini menurut Martinus, di lokasi yang dipersengketakan masih terlihat ada pengerjaan pembangunan seperti biasa. “Tadi saya lewat dari lokasi dan masih ada yang kerja,” ungkapnya.
Menambahkan, Habib Salim Jindan mengatakan, mereka juga akan kembali mendatangi kantor pusat Summarecon.
“Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan silaturahmi kembali kepada Summarecon di kantor pusatnya dalam rangka membangun silaturahmi persiapan acara tadi karena kami yakin dan kami juga di sini ingin membantu Summarecon Bogor benar-benar bersih dan bebas dari pertama mereka di perusahaan besar kebanggaan bangsa cukup malu kalau ada praktek mafia tanah dan kami juga akan mengajukan sebagai sponsor utama bangsa di dalam rangka gerakan nasional pemberantasan mafia tanah ini menjadi catatan,” pungkasnya. (*wp)
