spot_img

Gubernur Bersama Ketua DPRD Sulsel Teken Persetujuan 3 Ranperda

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT – Makassar.

Dalam rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (22/4/2022), Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika menandatangani persetujuan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ketiga rancangan tersebut menyangkut fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengembangan pertanian organik, serta tentang pengelolaan sampah regional.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andi Ina Kartika ini juga mengemuka keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang rekomendasi atas LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan akhir Tahun Anggaran 2021.

“Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan sebagai respon dalam memberi masukan dan saran, untuk menjadi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” kata Andi Sudirman

Rekomendasi dari DPRD Provinsi Sulsel merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh seluruh komisi yang ada di Dewan.

Evaluasi mencakup implementasi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Tahun 2021 sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, rekomendasi itu akan menjadi masukan guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan sinkronisasi anggaran untuk Visi dan Misi dalam RPJMD 2018-2023 serta kebijakan nasional dengan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah yang juga Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemprov Sulsel.

“Melalui sidang paripurna ini, Saya mengharapkan agar pelaksanaan rekomendasi dari anggota dewan yang terhormat untuk dapat pula menuai pencapaian keberhasilan pelaksanaan urusan Pemerintahan hingga pada akhir pelaksanaan RPJMD di Akhir Masa Jabatan Gubernur ke depan. Rekomendasi ini saya rasakan sebagai cerminan dan wujud perhatian yang baik serta merupakan dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif untuk menuju Sulawesi Selatan yang lebih baik. Seperti mengenai patung kuda di CPI, berdasarkan  rekomendasi dewan, patung kuda tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga kesan bahwa kawasan CPI adalah kawasan publik dan merupakan aset pemerintah semakin jelas,” tuturnya.

Baca juga :  Atasi Kesulitan Masyarakat Perbatasan, Satgas Pamtas Yonif 645/Gty Karya Bakti Perbaikan Jalan Dusun

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

MPC Community dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar Kerjasama Vaksinasi Rabies dan Perawatan Kucing Anabul

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pencinta kucing di Makassar bersatu dalam suatu wadah diberi nama Makassar Pawrent Community (MPC), bekerja...

Ribuan ASN Pinrang Hadiri Pelepasan Masa Jabatan Bupati – Wakil Bupati Pinrang

PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Di tengah derasnya guyuran hujan, acara pelepasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode...

Nelayan Sinjai Diminta Tetap Waspada, Meski Tinggi Gelombang Normal

PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Meski cuaca diwilayah daratan Kabupaten Sinjai mengalami perubahan yang ekstrem dengan curah hujan yang cukup...

Kapolres Enrekang Ungkap Operasi Narkoba, 3 Pohon Ganja Ditemukan

PEDOMANRAKYAT, ENREKANG - Kepala kepolisian resor (Kapolres) Enrekang AKBP Dedi Surya Dharma, SH, S.IK, MM mendatangi TKP ditemukannya...