Kondisi tersebut membuat kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencapai target akses sanitasi pada tahun 2024 masih cukup besar. Karena itu, perlunya pendampingan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan PPSP pada 2022 yang mencakup 24 provinsi dan 54 kabupaten/kota. Dukungan juga perlu diberikan pada aspek ketersediaan dan kelengkapan regulasi, serta kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik, dan persampahan yang masih sangat terbatas.
Iwan mengakui, tantangan dalam pembangunan sanitasi masih sangat besar. Hal itu seperti belum optimalnya komitmen kepala daerah, ketersediaan perangkat regulasi daerah dalam kebijakan pembangunan sanitasi, serta masih adanya daerah yang belum mengintegrasikan dokumen perencanaan strategis sanitasi.
Tantangan lainnya, yakni belum optimalnya peran dan fungsi kelompok kerja, rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan beberapa infrastruktur sanitasi yang terbangun di daerah, serta rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sanitasi. Beberapa tantangan tersebut mengakibatkan banyaknya fasilitas sanitasi yang dibangun tidak terpelihara dan dikelola secara baik.
Iwan menegaskan, strategi dan komitmen Pemda dan masyarakat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan sanitasi. Hal itu perlu dijalankan secara komprehensif meliputi aspek teknis maupun non teknis. Selain itu, perlu juga membangun sinergisitas antara pemerintah pusat, Pemda, dan stakeholders non-pemerintah lainnya disertai dengan komitmen kepala daerah yang kuat. Sinergisitas itu dilakukan secara berkelanjutan hingga target pembangunan sanitasi dapat tercapai.
“Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut perlu menjadi perhatian bersama agar pemerintah provinsi untuk dapat mendorong dan mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun atau mengimplementasikan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga dapat dirumuskan tindak lanjut strategi penguatan provinsi yaitu mengoptimalisasikan perangkat daerah dalam menjalankan aspek yang dianggap prioritas dalam perencanaan dan penganggaran sanitasi di daerah, kelembagaan koordinasi kepokjaan, pengembangan layanan operator sanitasi di daerah, dan kebijakan yang kondusif di daerah, serta model pembelajaran antardaerah guna menerapkan pembangunan sanitasi secara berkelanjutan,” pungkas Iwan. (*)
