“Berbagai macam aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam hal teknis penanganan pelanggaran serta teknis pelaporan juga telah disediakan oleh Bawaslu. Salah satunya SIGAP Lapor. Semua itu disiapkan hadapi proses pemilu 2024,” jelasnya.
Mencermati data penanganan pelanggaran Bawaslu Sulsel 2019, jumlah penanganan yang terbanyak, dengan proses penanganan pelanggaran terbaik di Indonesia.
Berangkat dari data itu, tahun ini kami melakukan banyak program pencegahan, untuk menekan potensi seperti yang terjadi di tahun 2019,” kata Saiful Jihad.
Belum lama ini, Bawaslu juga membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 10 Juni lalu.
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi juga berharap dengan dibukanya pendaftaran pemantau pemilu, akan membuka akses keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam memantau proses tahapan Pemilu 2024 di Sulsel.
“Kami beberapa waktu lalu, sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah untuk melihat kesiapan jajaran. Untuk calon pemantau yang mendaftar sendiri, kami belum punya data akurat, namun laporan terakhir yang kami terima, sudah banyak calon pendaftar yang datang berkonsultasi terkait pendaftaran pemantau pemilu,” ungkap Arumahi.
Lebih jauh, itu juga untuk membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi. Kader pengawas partisipatif adalah Sekolah Kader Pegawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai hampir 11.000 orang sejak 2018 hingga 2021.
Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, Bawaslu menerbitkan akreditas pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum. Dua diantaranya lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.
Jumlah tersebut menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pemantauan. Namun, tantanganan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 semakin kompleks. Hal itu karena, selain kesadaran
politik masyarakat semakin tinggi, instrumen serta modus pelanggaran juga kian variatif. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan. (*)
