Keempat, dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Rencana Pertambangan Nikel dan Pengikutnya serta Pembangunan Pelabuhan di perairan Lampia yang dilakukan oleh pemrakarsa tidak terbuka dan partisipatif. PT CLM diduga tidak melakukan konsultasi publik secara terbuka dan partisipatif terkait penyusunan dokumen AMDAL sebelum dan sesudah adendum.
Sehingga nelayan, petani merica, petani tambak dan perempuan yang bermukim di Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Luwu Timur mendapatkan dampak buruk dari aktivitas pertambangan tersebut.
Oleh karena itu, Koalisi Advokasi Tambang Sulawesi Selatan mendesak pihak terkait untuk ;
1. Kementrian ESDM cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba segera menindak tegas PT. CLM yang mengabaikan rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurus Izin Pembuangan Limbah B3.
2. Gakkum KLHK segera melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. CLM.
3. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu segera menghentikan sementara aktivitas atau mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi PT CLM.
4. PT CLM segera memulihkan sungai Malili dan pesisir laut Lampia di Kecamatan Malili, Luwu Timur.
Koalisi yang terhimpun dalam KATA ini masing-masing ; JurnaL Celebes, LBH Makassar, Lapar Sulsel, Walhi Sulsel, Perkumpulan Wallacea, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan ELF. (Hdr)
