Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” ujarnya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” ujarnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah.
“RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan dan Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga telah saya tanda tangani,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Begitu juga dengan berbagai macam bantuan sosial serta program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.
Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Menutup pidatonya Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu mewujudkan agenda besar tersebut.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya. (*)
