PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan Harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, seperti diketahui Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari harga semula Rp 7650 menjadi Rp 10.000 dan solar dari harga Rp 5150 menjadi Rp 6800 per liter.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS, Anis Byarwati membeberkan sejumlah catatan kritis mengenai dampak kenaikan BBM, Anis menuturkan akan terjadi inflasi terutama di sektor pangan akibat kenaikan BBM, ia meyebut pelaku usaha UMKM dan kehidupan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi adalah ancaman akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini. Jika terjadi kenaikan harga Pertalite dari Rp 7650/liter menjadi Rp 10000/liter atau naik sekitar 30 persen, maka asumsinya inflasi akan naik sebesar 3 persen, di mana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen,” ujar Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Senin (05/09/2022).
“Inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen, terutama karena tingginya inflasi kelompok volatile food (inflasi pangan) yang telah mencapai 11,5 persen. Maka bisa dipastikan, jika harga BBM bersubsidi naik sebesar 30 persen maka, angka inflasi hingga akhir tahun bisa menembus angka 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan masyarakat banyak khususnya pelaku usaha UMKM, dimana daya beli dan konsumsi masyarakat akan semakin melemah,” lanjut Anis.
Anis juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang akan meningkatkan angka kemiskinan dan juga bertambahnya angka pengangguran, ia menyebut besaran BLT yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningaktkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu. Adapun alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya,” beber Anis.
