Selanjutnya, Laksamana Yudo menegaskan, dengan kontruksi sebagai negara maritim, maka sangat pantas bila dikatakan bahwa keselamatan dan keamanan maritim merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai negara dengan belasan ribuan pulau, dibutuhkan jaminan keamanan jalur distribusi ekonomi lewat laut, jaminan keamanan bernavigasi bagi setiap kapal yang melintasinya, serta jaminan atas terbukanya akses yang sama pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tegasnya.
“Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, tentu saja dibutuhkan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim yang memiliki kemampuan penegakan hukum, daya gentar dan manuver tinggi, serta mampu diproyeksikan ke seluruh perairan yurisdiksi nasional maupun internasional bila diperlukan,” lanjut Kasal.
Menurut Kasal, dihadapkan dengan tantangan maritim yang semakin kompleks dan bergerak cepat, pemenuhan kebutuhan alutsista membutuhkan dukungan penuh dari industri pertahanan nasional dalam menghasilkan produk yang tepat waktu, bermutu, dan berteknologi tinggi, yang tentu saja didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pada terbentuknya kemandirian industri pertahanan nasional.
Kasal Laksamana Yudo juga menegaskan dalam menjamin keamanan maritim, interkoneksi antar elemen sangat diperlukan terutama adalah kerja sama dan kolaborasi antar stake holder keamanan maritim, juga kerja sama dan kolaborasi antara industri pertahanan, user dan pemerintah.
Kegiatan Forum ini menghadirkan narasumber Ibu Carmelita Hartoto (Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association), Bapak Kaharuddin Djenod (Direktur Utama PT. PAL) dan Bapak Bobby Rasyidin (Direktur Utama PT. Len), serta didukung moderator Janet Dyah Ekawati Gibson (Praktisi Bidang Pertahanan dan Keamanan Srikandi Adhirajasa Nayyotama). (*)
