PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR –
Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Tallulembang, menyebut serapan anggaran di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sulsel minim sehingga mengganggu kinerja pemerintah.
Minimnya serapan Dinas TPHP Sulsel itu menurut Firmina Tallulembang diketahui setelah menggelar rapat dengan instansi tersebut, Rabu (21/9/2022), yang membahas proses pengadaan kegiatan fisik pada bidang sarana dan prasarana pertanian.
“Bagaimana tidak, serapan anggaran dinas tersebut sudah rendah, ditambah lagi baru mau menggenjot pekerjaannya di bulan 11 ini. Kalau tidak segera terealisasi akan menjadi bahaya besar. Mudah-mudahan ini bisa segera berjalan,” kata Firmina di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (5/11/2022).
Terkait pekerjaan yang belum kontrak di Dinas TPHP Sulsel, Firmina mengatakan, masih ada sebagian pekerjaan barang dan jasa yang sementara tayang. Atas dasar itulah Dinas TPHP belum melakukan kontrak.
Sebagai informasi, Dinas TPHP Sulsel mengelola pekerjaan sebanyak 700 paket. Rincianna, 500 fisik dan 200 dalam bentuk pengadaan.
Firmina mengklaim, DPRD Sulsel terus mengawal pemulihan ekonomi bagi masyarakat.
“Selaku wakil rakyat, kami senantiasa menyuarakan kepada pemerintah terkait sektor-sektor yang bisa mensupport ekonomi rakyat. Baik itu melalui pertanian, berupa bantuan-bantuan ke petani-petani seperti pupuk, bibit, maupun alsintan, untuk mensupport mereka agar bisa segera bangkit pasca pandemi Covid-19,” katanya.
DPRD Sulsel menurut Firmina, minta pemerintah segera menggelontorkan modal usaha bagi UKM dan UMKM di daerah-daerah.
