Cukai Rp2,02 Miliar
Bea Masuk Rp9,39 Miliar
Bea Keluar Rp3,81 Miliar
Selain berperan sebagai community protector, Cukai juga berperan sebagai penerimaan dan meningkat melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur). Kegiatan penindakan yang terkait dengan ketentuan cukai per Januari 2023 adalah sebagai berikut :
Penindakan mencapai 58 penindakan dengan perkiraan Nilai BHP sebesar Rp2,37 Miliar;
Penindakan terbesar (82,76%) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (rokok);
Penindakan HT tumbuh 20% atau mencapai 1,77 juta batang.
PNBP
Realisasi PNBP per Januari 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp82,29 Miliar, tumbuh 17,08% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian : PNBP Lainnya Rp 81,60 Miliar dan PNBP BLU Rp 700 Juta.
Sampai dengan 31 Januari 2023 realisasi penerimaan hanya pada akun Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan lain-lain dengan total penerimaan sejumlah Rp 695 Juta, yakni sebesar 0,04% dari target tahunan. Share Realisasi Penerimaan BLUD Sulsel terhadap Nasional sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar 0,17%.
Realisasi Belanja
Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 19,84 % disebabkan oleh kenaikan pada semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Selain itu juga karena adanya proses lelang yang lebih baik, khususnya pada Kementerian PUPR.
TKD terkontraksi -11,02 % dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya akan mulai salur di bulan Februari 2023.
Perkembangan Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp2,86 Triliun atau 5,47% dari total pagu sebesar Rp 52,24 Triliun, kontraksi 5,53% dari tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp0,65 Triliun (2,86% dari pagu) tumbuh 19,84% dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari:
o Belanja Pegawai Rp436,67 Miliar (4,96% dari pagu), tumbuh -1,19%
o Belanja Barang Rp105,50 Miliar (1,23% dari pagu), tumbuh 32,56%
o Belanja Modal Rp97,51 Miliar (1,92% dari pagu), tumbuh 462,16%
o Belanja Bansos Rp6,07 Miliar (8,06% dari pagu), lebih baik dari tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi
Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp2,21 Triliun (7,46% dari pagu), kontraksi 11,02%, terdiri dari:
o Dana Bagi Hasil Rp70,70 Miliar (7,45% dari pagu) tumbuh 63,19%
o Dana Alokasi Umum Rp2,14 Triliun (11,64% dari pagu), kontraksi 12,34%
o Jenis transfer lainnya belum ada realisasi
Berdasarkan informasi dari Pemda, beberapa desa di wilayah Sulawesi Selatan telah siap salur, namun pagu dana desa belum ditetapkan oleh DJPK.
Penyaluran Pembiayaan
Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 1,99 Miliar untuk 443 debitur. Kabupaten Wajo menyalurkan pembiayaan UMi terbesar serta berkontribusi terhadap penyaluran KUR Sulsel sebesar 15,29 %. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) merupakan penyalur pembiayaan UMi terbesar di Sulsel yang berkontribusi sebesar 49,53%. Belum terdapat penyaluran KUR di Sulsel untuk periode bulan Januari 2023. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait Pedoman Pelaksanaan KUR baru terbit pada tanggal 25 Januari 2023.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Supendi mengatakan, secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan menunjukkan data yang menggembirakan. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi resiko global di tahun 2023. Kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik. Penerimaan APBN tumbuh signifikan dibandingkan awal tahun 2023 yang menandakan pergerakan dan pemulihan ekonomi pasca COVID19.
Pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan belanja K/L pada APBN 2023 dibandingkan awal tahun 2022, namun hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan belanja TKD yang masih menunggu aturan pelaksanaan.
“APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial,” tandas Supendi.(Hdr)
