PKS Menilai Kebijakan Pemerintah Soal Bukber Sangat Diskriminatif

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama (Bukber) bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan covid-19 belum berakhir.

Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif, PKS menilai buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara.

“Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.

Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama.

Padahal masjid-masjid sudah ramai serta konser-konser sudah ramai dan dibolehkan, padahal menurut Iqbal, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pemerintah, saat buka puasa bersama akan terbangun silaturahim, kebersamaan, ceramah agama dan terbangun kepedulian dengan memberikan santunan.

1
2TAMPILKAN SEMUA
Baca juga :  Ketua MUI Parepare Paparkan Isramiraj di Nurussamawati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Koperasi LPER Serukan Nilai-nilai Sumpah Pemuda Harus Jadi Landasan Bagi Kebangkitan Peternak Rakyat Indonesia

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini Selasa 28 Oktober 2025, Koperasi Lembaga...

Kodam XIV/Hasanuddin Kukuhkan Padepokan Pencak Silat Militer, Langkah Nyata Melestarikan Warisan Nusantara

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno meresmikan Padepokan Pencak Silat Militer Hasanuddin, di Lapangan Sultan Hasanuddin,...

Merah Putih di Pundak Kecil – Kisah Cinta Tanah Air di Hari Sumpah Pemuda Makassar

Oleh : Ardhy M. Basir Makassar, 28 Oktober — Pagi itu, halaman sekolah di berbagai sudut Kota Makassar berubah...

Kuasa Hukum Desak ATR/BPN Makassar Terbitkan Sertifikat Tanah yang Tertunda 15 Tahun

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Setelah menanti selama lebih dari lima belas tahun tanpa kejelasan, kuasa hukum Ishak Hamzah, yakni...