PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Polemik kasus PDAM kota Makassar yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini terus muncul dan digiring melalui opini yang membuat masyarakat bingung, pasalnya masalah ini sudah menjadi atensi khusus Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani perkaranya yakni Kejaksaan.
Apalagi baru-baru ini kunjungan kerja DPR RI Komisi III mempertanyakan progress penanganan perkara ini ke Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan.
Merespon hal itu, Syarifuddin Daeng Punna ikut memberikan pandangannya. Dewan pendiri dan penasehat beberapa ormas ini tetap mendukung langkah Aparat Penegak Hukum dalam memberantas korupsi.
“Saya rasa sejauh ini Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan telah bekerja sesuai prosedur dan proporsional,” terang pria yang juga tokoh masyarakat Sulsel di Jakarta ini.
Sebagai putra daerah, polemik PDAM ini sudah sangat menghebohkan, apalagi opini yang berkembang di indikasi sudah bercampur dengan berbagai kepentingan yang ujungnya politik, semoga tidak demikian adanya, ungkapnya.
Lanjut pria yang akrab disapa SAdAP ini, tidak lama lagi masyarakat akan diperhadapkan dengan pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah, olehnya itu masyarakat harus cermat dalam menentukan pilihannya.
“Harus dipahami terlebih dahulu sifat dan karakter calon pemimpin yang akan kita dukung apakah benar-benar tulus atau hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya saja,” sebutnya.
Ke depan, siapapun pengambil kebijakan harus taat administrasi sebelum diperhadapkan dengan persoalan hukum, sebab era saat ini mencari figur yang benar-benar tulus mau bekerja untuk kepentingan rakyat sangatlah sulit ditemukan, banyak yang berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan agar dapat menambah kekayaan pribadi.
