PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kepala Kejaksaaan Tinggi Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak memberikan sambutan pada acara pelatihan bersama peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Aparat Internal Pemerintah dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Judul “Strategi Kolaboratif, Transformatif, dan Adaptif, dalam Penegakan Dan Pemberantasan Korupsi”, Selasa (11/07/2023), pukul 09:00 Wita bertempat di Hotel Claro Makassar.
Turut hadir pada kegiatan Pelatihan bersama APH/APIP yang digagas KPK tersebut yaitu ; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nawawi Pomolango, S.H., M.H., Kabareskrim Polri yang diwakili oleh Penyidik Utama Tk. II Bidang Pidkor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang, M. Dev., Plg, Ketua Pengadilan Negeri Makassar Dr. Muhammad Sainal S.H., M.Hum., Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kapolda Irjen Pol Drs. Setyo Budi Moempoeni Harso, S.H., M.Hum, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili, Ak., M.M., CA., CRMP., QIA., CGCAE, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Marwan Mansyur, S.H., M.H., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Narasumber Dr.Fahrurrazi, M.Si.
Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam sambutannya menyampaikan, fokus utama dalam pemberantasan korupsi adalah berorientasi pada optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.
Politik Hukum dalam pemberantasan Tipikor yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara menempatkan APH sebagai garda terdepan memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dari eksekusi aset hasil Tipikor dan pembayaran uang pengganti serta perampasan aset sebagai alat kejahatan sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan negara.
Menurut Leo Simanjuntak ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan kebijakan dan strategi sinergi dan kolaborasi bersama dalam Penegakan Hukum dalam pemberantasan korupsi.
“Tentunya hal dimaksud mustahil dapat diwujudkan tanpa adanya 4 (empat) pilar strategi yang perlu dibangun yaitu Kolaboratif, Inovatif, Transformatif, dan Adpatif (KITA) dengan elemen dan unsur pemangku kepentingan,” jelas Leo Simanjuntak.
Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan gerak bersama dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, termasuk APH maupun APIP.
“Saya tegaskan kembali, fungsi pengawasan merupakan salah satu rangkaian dalam pembangunan. Salah satu bentuk fungsi pengawasan adalah aspek penegakan hukum,” tegas Leo Simanjuntak.
Lanjut Leo, hakikat penegakan hukum tidak semata-mata hanya sebatas untuk menciptakan tertib sosial dan perlindungan masyarakat (social defence) belaka, tetapi juga merupakan bagian integral dari usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare) secara menyeluruh.
Penegakan hukum yang efektif dan ideal menempatkan upaya pencegahan (preventive) dan penindakan (repressive) yang harus berjalan secara paralel, berdampingan dan beriringan.
Upaya pencegahan tentu tidak akan efektif tanpa sama sekali dilakukannya penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Begitu pula sebaliknya, manakala hukum hanya bersifat represif, maka hukum akan cenderung menjadi sekedar alat dengan tanpa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Dengan kata lain penegakan hukum yang efektif, membutuhkan pencegahan dan penindakan yang diwujudkan secara proporsional,” beber Kajati Sulsel.
