spot_img

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bagikan:

Tanggal:

Oleh : Maxixe Mantofa, BA

PENEMPATAN Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Amanah UU No.18/2017, sudah dimulai sejak lebih kurang 45 tahun silam. Awal mula penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri hanya diatur dengan Kepmen kemudian Permen, hingga terbitnya UU No. 39/2004 dengan mengakomodir sebuah badan baru di pemerintahan dengan nama BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Kemudian dengan terbitnya UU No. 18/2017 BNP2TKI berubah menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Pada mulanya dengan Undang-undang tersebut, banyak hal yang tidak dapat di implementasikan secara tepat pada penempatan PMI di masing-masing negara tujuan. Salah satu kemungkinan pada saat perancangan UU dimaksud, pemikiran Wakil Rakyat hanya tertuju pada satu kawasan negara tujuan/penempatan saja. Kemudian tumpuk-menumpuk dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah (c.q Kemnaker) di negara tujuan/penempatan. Sebagai contoh, dengan diharuskannya membeli asuransi sebagai bentuk perlindungan PMI di satu kawasan yang saat itu ”mengharamkan” asuransi. Sementara di sisi lain, pembelian asuransi di negara tujuan/penempatan tertentu menjadi ”dobel” karena negara tersebut sudah mewajibkan para pengguna jasa (employment agency) untuk memberikan asuransi kepada PMI sebagai bentuk perlindungan sebelum mereka menginjakkan kakinya (tiba) di negara tujuan/penempatan.

Hal lain yang menjadi ”issue” penting dalam UU tersebut antara lain pengaturan perpanjangan kontrak di negara tujuan/penempatan PMI yang mewajibkan pembelian asuransi BPJS walaupun para PMI tidak akan menggunakannya karena mereka tidak berada di Indonesisa sepanjang masa kontrak di luar negeri masih berlaku. Memaksakan/mewajibkan setiap PMI untuk memiliki BPJS selama masa kontrak di luar negeri kadang mendapat perlawanan, bahkan aksi demo dari para PMI di depan kantor Perwakilan RI pada saat mereka akan memperpanjang kontrak kerja di beberapa negara tujuan/penempatan.

Baca juga :  Fahruddin Rangga Melaksanakan Reses di Lima Titik Kecamatan Kepulauan Tanakeke Takalar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Ketua DPD JOIN Takalar, Harap RUU Penyiaran Tak Persempit Ruang Kebebasan Pers

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Kabupaten Takalar menaruh harapan untuk mempertimbangkan kembali terkait Rancangan Undang-Undang (RUU)...

Kajati Sulsel Berbagi Tali Asih dengan Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al Huda Malili

PEDOMANRAKYAT, LUTIM - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H,M.H., menghadiri acara ramah tamah bersama Jajaran Kejari...

Tutup Turnamen Sepak bola Kajati Cup I 2024, Agus Salim Ajak Generasi Muda Untuk Melakukan Hal Positif

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H,M.H., secara resmi menutup turnamen Sepak Bola Kajati...

Upacara Bendera Harkitnas ke-116 di Kabupaten Enrekang Dipimpin Kompol Sulkarnain, Mengenang Perjalanan Panjang Kemerdekaan

PEDOMANRAKYAT, ENREKANG – Senin 20 Mei 2024, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menyelenggarakan upacara...