spot_img

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bagikan:

Tanggal:

Hal lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam proses pembuatan UU, kami yakin bahwa pemikiran wakil rakyat kita hanya tertuju kepada satu jenis pekerjaan yaitu sektor Pekerja Domestik, sebutan keren dari Asisten Rumah Tangga. Mengapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa alur perekrutan PMI sesuai UU mengharuskan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memiliki Job Order Agreeement terlebih dahulu. Kemudian mengajukan SIP (Surat Ijin Perekrutan). Hal ini sudah benar dan sah untuk sektor pekerja domestik. Namun tidak pas apabila diterapkan pada sektor non-pekerja domestik, seperti sektor perhotelan, industri, dan lain-lain.

Dalam hal non-pekerja domestik, pengguna jasa mengharuskan P3MI memiliki cukup kandidat pekerja (CPMI) yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih sesuai jumlah permintaan. Artinya P3MI harus menyiapkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan oleh calon pengguna jasa, sebelum mereka menentukan pilihannya. Dapat dikatakan bahwa hampir seratus persen P3MI harus melanggar isi dari UU yang ada, dimana setelah terpilih oleh pengguna jasa (employmen agency) barulah SIP itu diajukan oleh P3MI ke BP2MI, sesuai jumlah dan nama calon para kandidat pekerja (CPMI) yang terpilih oleh pengguna jasa.

Akhir-akhir ini terjadi pemutar-balikan fakta UU di lapangan yang menyebutkan apabila pengguna jasa sudah membayarkan biaya-biaya dari proses penempatan, maka P3MI tidak boleh membebankan biaya-biaya tambahan kepada PMI. Hal ini sangatlah benar, namun penyesatan istilah “zero cost” membuat semuanya seolah-olah benar-benar “zero” (tidak dipungut biaya) untuk PMI. Sementara faktanya tidaklah demikian, bahwa lebih dari 75% dokumen-dokumen jati-diri PMI mengalami kesalahan yang tidak dapat dipahami dan di tolerir oleh pemerintah di negara penempatan/tujuan. Terutama pada saat verifikasi kontrak kerja dan pengajuan visa kerja, sehingga Sebagian besar PMI harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pembetulan atau koreksi secara resmi di instansi terkait. Misalnya, seorang PMI dengan nama “Muhammad Rizki” di KTP nya, namun menjadi “Muh. Rizky” atau “Moh. Riski” atau “Mohammed Rizky” di jati-diri yang lain, hal ini akan dianggap sebagai jati-diri palsu (bogus document) oleh pemerintah negara tujuan/penempatan. Pembetulan seperti itu akan makan waktu lama dan biaya yang tidak murah. Dengan penyesatan istilah “zero cost”, tuntutan PMI meminta pengguna jasa yang membayarkan biaya ini.

Baca juga :  Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Toraja Utara Gelar Demo, Tolak Rekomendasi Pansus DPRD ke Bupati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Yayasan Tamalatea Makassar Selenggarakan Sholat Idul Adha Berjamaah

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Yayasan Tamalatea Makassar dengan penuh suka cita menyelenggarakan perayaan Sholat Idul Adha 1445 H pada...

BSI Regional Makassar Salurkan 80 Hewan Kurban Kepada Masyarakat

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bank Syariah Indonesia Regional Makassar menyalurkan 80 hewan kurban pada masyarakat di momen Idul Adha...

Tuntutan JPU Terlalu Ringan Dalam Kasus Dugaan Penganiayaan, Cuma 2 Bulan Penjara

PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai terhadap tersangka kasus dugaan penganiayaan menuai...

Dharmasanti Waisak se-Sulselbar Tahun 2568BE / 2024M di Kota Parepare Berlangsung Sukses

PEDOMANRAKYAT, PAREPARE - Waisak adalah milik kita semua dan milik kita bersama. Esensi dari tiga peristiwa yang diperingati...