spot_img

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bagikan:

Tanggal:

Di lain pihak, Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia rata-rata tidak memiliki anggaran untuk membayarkan biaya pelatihan dan kompetensi bagi para CPMI sesuai aturan UU. Terdapat kesan agak “dipaksakan” bahwa pengguna jasa yang harus membayarkan biaya tersebut. Oleh karena itu, pada kurun waktu gonjang-ganjing ini terjadi, ada penurunan jumlah penempatan PMI di luar negeri yang significant karena terjadinya bersamaan dengan merebaknya pandemic Covid-19.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kegagalan pejabat dalam pengawasan jumlah ijin P3MI yang dikeluarkan. Persaingan di lapangan sudah tidak sehat lagi, karena banyaknya P3MI yang “meminjamkan” ijin perusahaannya kepada insan lainnya dengan menerima “fee” pembayaran kepada pemilik ijin P3MI tersebut. Persaingan yang tidak sehat di antara P3MI pada akhirnya akan merugikan PMI dengan berbagai hal, salah satunya adalah “overcharging” dan penempatan yang tidak prosedural.

Pengawasan pemerintah terhadap pekerja migran yang akan ditempatkan, Indonesia masih kalah jauh dalam hal keberanian pejabatnya membuat peraturan dan keputusan. Dibandingkan dengan pemerintah Filipina melalui POEA (the Phillipines Overseas Employment Administration), sebuah badan pemerintah setingkat BP2MI di Indonesia yang mempunyai kekuatan penuh dan lebih besar dibandingkan dengan BP2MI dalam membuat keputusan untuk melindungi para pekerja migran mereka. POEA mengatur ijin akreditasi para employment agencies di negara-negara tujuan/penempatan dengan jumlah minimal penempatan baru dari badan tersebut, di patok sebesar 100 orang per tahun untuk dapat memperbarui akreditasi mereka. Di Indonesia hal ini terbalik karena mengijinkan satu employment agency di luar negeri dapat ber-mitra 5 hingga 10 P3MI di dadlam negeri, sehingga yang terjadi adalah “bargaining power” ada di tangan employment agencies negara tujuan. Bukan di tangan P3MI di Indonesia. Pada akhirnya harga penempatan yang harus dibayarkan kepada P3MI menjadi hancur, dan lagi-lagi PMI yang akan menjadi korban.

Baca juga :  Hari Bhayangkara Ke-77, Polres Pelabuhan Makassar Revitalisasi Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

BSI Regional Makassar Salurkan 80 Hewan Kurban Kepada Masyarakat

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bank Syariah Indonesia Regional Makassar menyalurkan 80 hewan kurban pada masyarakat di momen Idul Adha...

Tuntutan JPU Terlalu Ringan Dalam Kasus Dugaan Penganiayaan, Cuma 2 Bulan Penjara

PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai terhadap tersangka kasus dugaan penganiayaan menuai...

Dharmasanti Waisak se-Sulselbar Tahun 2568BE / 2024M di Kota Parepare Berlangsung Sukses

PEDOMANRAKYAT, PAREPARE - Waisak adalah milik kita semua dan milik kita bersama. Esensi dari tiga peristiwa yang diperingati...

Sedang Tunaikan Ibadah Haji, Sujud Syukur Sekda Takalar Atas Kelulusan Muh Irsyaad di FK Unhas

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Semua orang tua menginginkan yang terbaik buat pendidikan anak-anaknya ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi...