spot_img

Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bagikan:

Tanggal:

Beberapa waktu lalu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam suatu konferensi pers menyampaikan proposal kenaikan gaji PMI di negara penempatan Singapura, Taiwan, dan Hong-Kong, sehingga terdapat perbedaan antara PMI yang sudah memiliki pengalaman kerja di 3 negara tersebut dengan PMI yang hanya memiliki pengalaman kerja lokal di Indonesia. hal tersebut akan disambut baik oleh P3MI terlebih oleh PMI sendiri. Hal tersebut akan menaikkan devisa negara minimal 20%, juga akan menaikkan angka penempatan PMI dari Indonesia ke negara tujuan/penempatan.

Perlu diketahui bahwa hal tersebut semata-mata untuk mencegah employment agency melakukan penempatan lokal dengan hanya memproses ulang PMI yang akan habis kontrak kerjanya ataupun dengan hanya mengganti pengguna jasa yang sudah bekerja di negara penempatan. Sehingga akreditasi yang diberikan oleh perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI/KRI) bukan hanya dapat memetik keuntungan, akan tetapi dapat dengan mudah tidak mempedulikan nasib PMI yang masih menunggu proses penempatan di Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi, maka secara etika salah, karena tujuan utama dalam ber-bisnis tenaga kerja, baik dari sisi P3MI maupun employment agency, tidak etis karena hanya mengutamakan profit tanpa mempedulikan tujuan lainnya, yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri.

Rencana yang diajukan oleh Kepala BP2MI tersebut akan lebih baik lagi apabila dijadikan peraturan tertulis dalam bentuk Permen oleh Menaker dan diharapkan akan segera di implementasikan oleh para pejabat di perwakilan Pemerintah Indonesia di negara tujuan/penempatan. Ide baik tersebut sesungguhnya bukanlah ide baru, karena sudah diterapkan oleh pemerintah Filipina selama puluhan tahun dan sudah berjalan dengan rapi dan baik. Apabila hal tersebut segera diterapkan oleh pemerintah kita, maka bukan “harga” yang menjadi basis “pertarungan” di lapangan oleh P3MI, melainkan “kualitas” yang akan menjadi faktor utama. Kualitas kompetensi PMI yang pada akhirnya akan dirasakan oleh semua pihak sebagai “win-win solution”. Dengan adanya keputusan tersebut, maka secara alami P3MI maupun employment agency akan tersingkir, terutama P3MI yang bekerja kurang baik dan tidak bertanggung jawab dalam melatih kompetensi para PMI.

Baca juga :  Pamen Ahli Bidang Idpol Poksahli Pangdam XIV/Hsn Berikan Materi Kepada Maba Politeknik Muhammadiyah Makassar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

BSI Regional Makassar Salurkan 80 Hewan Kurban Kepada Masyarakat

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bank Syariah Indonesia Regional Makassar menyalurkan 80 hewan kurban pada masyarakat di momen Idul Adha...

Tuntutan JPU Terlalu Ringan Dalam Kasus Dugaan Penganiayaan, Cuma 2 Bulan Penjara

PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai terhadap tersangka kasus dugaan penganiayaan menuai...

Dharmasanti Waisak se-Sulselbar Tahun 2568BE / 2024M di Kota Parepare Berlangsung Sukses

PEDOMANRAKYAT, PAREPARE - Waisak adalah milik kita semua dan milik kita bersama. Esensi dari tiga peristiwa yang diperingati...

Sedang Tunaikan Ibadah Haji, Sujud Syukur Sekda Takalar Atas Kelulusan Muh Irsyaad di FK Unhas

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Semua orang tua menginginkan yang terbaik buat pendidikan anak-anaknya ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi...