spot_img

Wartawan Jangan Berlindung di Balik UU Pers

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, PANGKEP – Tokoh pers dan wartawan UTAMA Sulawesi Selatan Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum mengingatkan wartawan di daerah ini agar tidak selalu berlindung di bawah UU Pokok Pers No.40/tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik jika telah melakukan pelanggaran jurnalistik.

“Misalnya selalu mengandalkan kebebasan pers sehingga harus melabrak kode etik jurnalistik, itu sama sekali tidak benar,” tegas tokoh pers itu ketika menjawab peserta Pendidikan Jurnalistik yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dan PWI Pangkep 26-27 Agustus 2023 di Gedung Dinas Pendidikan Pangkep, Sabtu (26/8/2023).

Membawakan materi “Teknik Penulisan Berita dan Feature” penyandang uji kompetensi wartawan utama Dewan Pers itu menegaskan, seorang wartawan harus menaati aturan operasional pelaksanaan profesinya. Wartawan tidak boleh mengabaikan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi rambu utama tugas jurnalistik dan mencoba berlindung dari UU No.40/1999 tentang Pokok Pers berkaitan dengan kebebasan pers, sehingga seenaknya menulis dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dia memberikan contoh, banyak wartawan selalu mengandalkan ‘hak jawab’ jika ada pemberitaan yang ditulis secara tidak berimbang (tidak ‘cover bothside’, konfirmasi).

“Proses hak jawab itu terjadi apabila seorang wartawan sudah mengonfirmasi suatu informasi demi keberimbangan, tetapi narasumber tidak puas dengan informasi yang dikutip sang wartawan. Dalam konteks seperti inilah hak jawab itu bisa berlangsung atau berlaku,” ujar jurnalis dan penulis buku tersebut di depan sekitar 30 peserta pendidikan jurnalistik.

Selama ini, wartawan selalu menuntut hak jawab pada narasumber yang belum dikonfirmasi. Padahal, informasi yang diberitakannya tidak melalui proses konfirmasi. Dan, pemberitaan yang tanpa konfirmasi itu sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik, yakni pasal 3 yang menuntut pentingnya “menguji konfirmasi”, yakni “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Baca juga :  Pantau Proses Pencoblosan, Kapolres AKBP Yudi Frianto Stanby di Posko PAM TPS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Yayasan Tamalatea Makassar Selenggarakan Sholat Idul Adha Berjamaah

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Yayasan Tamalatea Makassar dengan penuh suka cita menyelenggarakan perayaan Sholat Idul Adha 1445 H pada...

BSI Regional Makassar Salurkan 80 Hewan Kurban Kepada Masyarakat

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bank Syariah Indonesia Regional Makassar menyalurkan 80 hewan kurban pada masyarakat di momen Idul Adha...

Tuntutan JPU Terlalu Ringan Dalam Kasus Dugaan Penganiayaan, Cuma 2 Bulan Penjara

PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai terhadap tersangka kasus dugaan penganiayaan menuai...

Dharmasanti Waisak se-Sulselbar Tahun 2568BE / 2024M di Kota Parepare Berlangsung Sukses

PEDOMANRAKYAT, PAREPARE - Waisak adalah milik kita semua dan milik kita bersama. Esensi dari tiga peristiwa yang diperingati...