PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Suwono, S.H.,M.H. dan Dr. Nining, S.H.,M.H., secara bergantian membacakan Surat Tuntutan Pidana (requisitoir, red) terhadap Terdakwa Iman Hud, SIP. MSi dan Terdakwa Abdul Rahim, ST yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (29/08/2023) sekira pukul 18.30 Wita, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar.
Kedua terdakwa tersebut, diduga melawan hukum telah menyisipkan 123 nama Personel Satpol PP Kota Makassar ke dalam surat perintah penugasan kegiatan Patroli Kota (Patko), Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum) serta Pengendalian Massa (Dalmas).
Anggaran kegiatan tersebut bersumber pada DPA Satpol PP Kota Makassar TA. 2017 s/d 2020 dan pada kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Umum Kecamatan yang anggarannya bersumber pada DPA 14 SKPD Kecamatan se kota Makassar TA. 2017 s/d 2020.
Seakan-akan personil tersebut bertugas di Kecamatan atau bertugas di kegiatan Balaikota Makassar, kemudian konsep/draft Surat Perintah tersebut langsung ditandatangani oleh terdakwa Iman Hud, SIP. MSi selaku Kasatpol PP Kota Makassar pada saat itu.
Selanjutnya, Surat Perintah (SP) tersebut menjadi dasar pembayaran honorarium baik dari dana yang bersumber dari DPA Kecamatan maupun dari DPA Satpol PP Kota Makassar, dan setelah honorarium dibayarkan, Terdakwa Abdul Rahim, ST (Kasi Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Makassar) kemudian menghubungi Anggota Satpol PP yang namanya telah disisipkan dalam Surat Perintah tersebut.
Untuk menyerahkan/menyetorkan uang honorarium tersebut kepada Terdakwa Abdul Rahim, ST dan juga kepada saksi Muhammad Iqbal Asnan, SH (almarhum). Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditegaskan akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 4.819.432.500,- (empat milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
