spot_img

Dua Terdakwa Keberatan Atas Dakwaan Penuntut Umum Kejati Sulsel Soal Tipikor Dana PDAM Makassar

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Terdakwa Hamzah Ahmad (Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk laba 2018 dan 2019) dan Terdakwa Asdar Ali (Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun 2020 untuk laba 2019) mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum Kejati Sulsel dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota/Wakil Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019, Kamis (07/09/2023), sekira pukul 11.00 Wita, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar.

Sedangkan Terdakwa lainnya dalam perkara ini atas nama Tiro Paranoang yang pernah menjabat Plt. Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun 2019 untuk Laba 2018, tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejati Sulsel.

Dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum menyatakan, para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan pada penggunaan laba untuk Pembagian Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Bagi Walikota dan Wakil Walikota Makassar, mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah Kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp. 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).

Perbuatan Terdakwa Hamzah Ahmad, Asdar Ali dan Terdakwa Tiro Paranoang, diatur dan diancam pidana dalam :
– Primer Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
– Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Baca juga :  Undang Stakeholder Terkait, Pemkab Sinjai Rancang Konsep Program Devisa Desa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Kadiskop UKM Pinrang Resmi Tutup Pelatihan Peningkatan Produktivitas Usaha BPVP Pangkep dan Diskop UKM Pinrang

PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Pelatihan Peningkatan Produktivitas Usaha Angkatan ke 6 yang digelar BPVP Pangkep kerjasama Dinas Koperasi UKM...

Pilkada 2024, Mitra Fakhruddin MB Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai Hanura Enrekang

PEDOMANRAKYAT, ENREKANG – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Enrekang hampir menemui titik terang siapa siapa...

Grand Opening Dragon Billiard And Cafe Dengan Konsep Olahraga

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Usaha Cafe di mana-mana kian menjamur. Hal itu ditandai dengan banyaknya restoran maupun cafe yang...

Didukung Penuh Gerindra, Yasir Machmud Maju Pilkada Bone

PEDOMANRAKYAT, WATAMPONE - Setelah mendapat konfirmasi dan arahan dari Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua DPD Partai Gerindra...