“Saya sampaikan bahwa tolong CSR-nya itu memeriksa rumah-rumah warga yang rawan terhadap kebakaran, terhadap kabel-kabel yang tidak lagi mampu menerima tegangan-tegangan mendadak naik turunnya yang bisa menyebabkan kebakaran,” tuturnya.
Ia juga secara tegas meminta PLN tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat kondisi pemadaman bergilir. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang marah dengan pemadaman oleh pihak PLN.
“Sekarang tuntutan masyarakat, masyarakat bayar listrik, kenapa begini?. Tidak ada perjanjian dengan mati lampu. Urusan cukup tidak cukup, bukan urusan masyarakat, masa masyarakat mesti menanggung cukup tidak cukup padahal dia bayar. Sehingga harus ada kompensasi memang perlu,” tuturnya.
Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarief menyampaikan akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
Termasuk mengajak Wali Kota Danny Pomanto untuk melihat kontrol room PLN, sistem kelistrikan di Kota Makassar.
“Kami tentunya akan menindaklanjuti sesuai hasil pembicaraan akan ada bantuan ke masyarakat, juga ada aksi-aksi mengajak langsung pak wali melihat bagaimana kontrol room kita, bagaimana kelistrikan di Kota Makassar,” ujarnya.
Soal keresahan masyarakat, lanjut Ahmad, pihaknya sementara berusaha melakukan teknologi modifikasi cuaca di PLTA yang kekurangan air.
“Juga ada rencana relokasi pembangkit di luar Sulawesi yang masuk untuk menambah kapasitas pembangkit di sistem kelistrikan kita,” ungkapnya.
Hanya saja diakuinya, saat ini kondisi di PLTA masih belum signifikan. Sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati listrik secara maksimal.
“Namun harapan kami hujan yang turun di daerah aliran sungai yang menyuplai PLTA-PLTA besar kita. Kalau sekarang belum terlalu signifikan untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas pembangkit,” jelas Ahmad Amirul Syarief. (And)
