PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak melantik Pejabat Eselon III yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep yang baru Nurul Wahida Rifal, SH., MH, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-602/C/11/2023 Tanggal 8 November 2023 tentang pemindahan/pengangkatan dengan pangkat yang sama atas nama Nurul Wahida Rifal, SH., MH, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep menggantikan Toto Roedianto, SH., S.Sos. yang mendapatkan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Lahat di Sumatera Selatan. Sebelumnya Nurul Wahida Rifal, SH.,MH menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (20/11/2023) di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyampaikan, rotasi alih jabatan dilingkungan kejaksaan adalah siklus yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi sekaligus penyegaran personil dan organisasi.
“Upaya penataan melalui pergantian dan penyegaran ini dipandang perlu sebagai ikhtiar kejaksaan untuk senantiasa menjadi tetap kuat, lebih solid, dan lebih siap guna menjawab tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks,” jelasnya.
Pejabat yang ditunjuk pimpinan tentulah merupakan insan terbaik adhyaksa karena sudah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip “The Right Man on The Right Place”.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya ucapkan selamat dan semoga sukses kepada saudari Nurul Wahida Rifal, SH, MH, jabatan saudari adalah suatu amanah, maka saya yakin saudari akan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Kajati Sulsel.
Lanjut Leo Simanjuntak, amanah yang diberikan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan selalu memberikan yang terbaik serta akan menjadi teladan dengan mengerahkan segala pengalaman dan kemampuan saudari guna menghadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Negeri Pangkep di Sulawesi Selatan sebagai lembaga penegak hukum dan juga sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya serta bangsa dan negara Indonesia umumnya.
“Diharapkan kepada saudari selaku pejabat yang ditunjuk pimpinan dapat melaksanakan amanah yang diberikan ini dengan cara, laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen sungguh-sungguh. Serta semangat een en ondeelbaar dan saling bahu membahu,” urai Kajati Sulsel.
Leonard Eben Ezer Simanjuntak selalu mengingatkan agar seluruh pejabat dan pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar memastikan kejaksaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan.
“Sebagai lembaga penegak hukum, saudari harus dapat memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, sedangkan sebagai lembaga pemerintah saudari harus mampu memberikan peran aktif guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” sebutnya lagi.
Tambah Kajati Sulsel, lakukan strategi kepemimpinan yang telah diinstruksikan Jaksa Agung melalui, Konsolidasi, Optimalisasi dan Public Trust (KOPT). Kemudian lakukan Strategi Kinerja yang selalu saya sampaikan dengan cara, Kolaborasi, Inovatif, Transformatif dan Adaptif (KITA).
Saat ini Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, terus bekerja keras bagaimana mengembalikan marwah kejaksaan melalui membangun legasi Kejaksaan yang lebih dipercaya masyarakat.
“Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan Public Trust kepada Kejaksaan, saya minta saudara cermati dan pedomani Instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial, saudari wajib menjaga integritas dan marwah kejaksaan serta menjaga diri di dalam dan di luar kantor,” ujarnya.
Cermati dan pedomani juga surat Jaksa Agung RI Nomor : B-67/a/SUJA/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang berisi peringatan tegas untuk tidak melakukan perbuatan tercela berupa intervensi dan/atau campur tangan mencari keuntungan dalam pengadaan barang/jasa atau meminta proyek, baik di kementerian/lembaga instansi, pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD, serta tidak bermain perkara yang mencoreng institusi kejaksaan seperti kasus di Kejari Bondowoso yang mana Kajari dan Kasi Pidsus telah ditangkap oleh KPK terkait suap Proyek di Dinas PUPR.
Selanjutanya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak meminta Kajari Pangkep yang baru untuk mempedomani pelaksanaan tugas direktif presiden melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 17 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara dengan menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, membentuk satgas mafia tanah, mafia pelabuhan dan bandar udara serta melakukan upaya preventif dan represif terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi.
