Terdakwa Korupsi Penyaluran Kredit Fiktif Kanca Pegadaian Rantepao Divonis 3 Tahun Penjara

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., membacakan Putusan Pidana terhadap Terdakwa Heri Malino (selaku Kepala Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian Cabang Rantepao) dan Terdakwa Wal Ashri Nur (selaku tenaga pemasaran Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao) dimana kedua Terdakwa terbukti secara bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao tahun 2021 sampai dengan 2022, Senin (12/02/2024), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi SH MH, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, dalam surat dakwaan dan Tuntutan Pidana, Penuntut Umum Kejati Sulsel telah membuktikan didepan persidangan yaitu Terdakwa Heri Malino dan terdakwa Wal Asri Nur secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyaluran kredit PT. Pegadaian Cabang Rantepao tahun 2021 sampai 2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.218.419.490,- (Satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Terdakwa Heri Malino sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro bersama-sama dengan terdakwa Wal Asri Nur sebagai Tenaga Pemasaran di Kantor Cabang PT Pegadaian Rantepao, telah melakukan perbuatan berupa Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, dan Menahan Angsuran.

Lanjut Kasi Penkum, dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum Kejati Sulsel menyatakan perbuatan para terdakwa tersebut melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Jo.Pasal 64 KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana.

Baca juga :  Pangdam Hasanuddin : PPAD Merupakan Salah Satu Elemen Bangsa yang Militan dan Satu Komando

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Cepat dan Tanggap, Pelayanan UGD Puskesmas Banyuanyar Mendapat Apresiasi Keluarga Pasien

PEDOMANRAKYAT, SAMPANG - Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, setiap...

Ruslan : Ketua KPPS TPS 40 Kelurahan Katimbang Diduga Tukar Suara Caleg

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, mau tidak mau suka tidak suka persoalan atau perkara pemilu akan...

Pj. Ketua TP. PKK Sinjai Apresiasi Demo Pembuatan Roti

PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Dalam memeriahkan Hari Jadi Sinjai (HJS) Ke 460 Tahun, Dins Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja...

Gelar Patroli Pagi, Kapolsek Bontoala Turun Langsung Urai Kemacetan dan Beri Edukasi Juru Parkir

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan, Kapolsek Bontoala Kompol Muhammad Idris,...