PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Jaringan Aktivis Mahasiswa Unhas menggelar aksi konferensi pers bela demokrasi bertajuk “Unhas dan Indonesia Darurat Demokrasi”. Senin, (12/02/2024) di Pelataran Gedung Ipteks Unhas.
Dalam pelaksanaan konferensi pers tersebut, mahasiswa Unhas menyuarakan 10 tuntutan menjelang pesta demokrasi 2024.
Tuntutan tersebut yaitu:1) Mengajak seluruh masyarakat Indonesia terkhusus seluruh mahasiswa Unhas agar menjadikan fenomena politik dinasti sebagai pembelajaran penting dalam berbangsa dan bernegara untuk menyongsong Indonesia yang kita kehendaki bersama. 2) Meminta KPU RI agar menyelenggarakan pemilu berdasar pada norma dan prinsip yang berlaku agar tercipta kontestasi demokrasi yang aman, damai, dan adil.
3) Meminta Bawaslu RI agar menjadi pengawas pemilu yang berani menindak segala bentuk indikasi kecurangan dan atau ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, serta pejabat Negara lainnnya yang diperintahkan oleh undang-undang untuk netral. 4) Mendesak Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya tentang bolehnya Presiden berpihak dan berkampanye yang justru bertolak belakang dengan imbauannya pada tanggal 01 November 2023 bahwa ASN, TNI, Polri, dan pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat harus netral pada Pemilu 2024.
5) Menyayangkan adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Rektor Unhas. 6) Mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama para guru besar atas pernyataannya bahwa gerakan guru besar adalah skenario politik pihak tertentu. Pernyataan Bahlil Lahadalia itu seolah melecehkan dunia akademisi dan otoritas kampus. Karena itu, sebagai mahasiswa Unhas, kami menganggap Bahlil Lahadalia sangat tidak pantas menjadi Anggota Wali Amanat Universitas Hasanuddin.
