spot_img

Gabungan Aktivis Makassar, Nyatakan Sikap Kawal Pemilu 2024 Hingga Tuntas

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Gabungan aktivis siap mengawal pelaksanaan dan proses pemungutan suara di Pemilu 2024 yang dinilai cacat hukum dan merusak prinsip demokrasi.

Adapun hal tersebut disampaikan oleh tujuh aktivis diantaranya, HMI, GMKI, GAMKI, Pemuda Katolik (PK), KSPSI Makassar, SIMPOSIUM dan FSPMI yang menggelar Konferensi Pers, pada Jum’at (16/2/2024) Malam dan menyatakan sikap bersama.

Ketujuh aktivis tersebut menyatakan dengan telah terlaksananya proses pemungutan suara di Pemilu 2024 baik legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan terus dikawal hingga adanya penetapan hasil akhir yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

“Kami akan terus mengawal khususnya pada persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/202 karena dinilai cacat hukum dan dinilai merusak prinsip demokrasi,” ujar salah satu aktivis yang disapa Muhammad Vicky.

Lanjut akan terus mengawal terkait dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) PUTUSAN Nomor 135-PKE- DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE- DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, yang bahwa Ketua KPU RI bersama dengan anggotanya telah melakukan pelanggaran kode etik.

Dipimpin oleh Ketua GMKI Cabang Makassar, Fiky menyampaikan pernyataan sikapnya, dengan telah terlaksananya proses pemungutan suara di Pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka melalui kesempatan ini kami akan mengawal hingga pada adanya penetapan hasil akhir yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ulas Fiky dihadapan awak media.

Fiky juga menyampaikan akan terus mengawal khususnya pada persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/202 karena dinilai cacat hukum dan dinilai merusak prinsip demokrasi, kemudian juga mengawal terkait dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) putusan Nomor 135-PKE- DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP /XII/2023 Nomor 137-PKE- DKPP/XII/2023$ Nomor $141-PKE-DKPP/XII/2023, bahwasannya Ketua KPU RI bersama dengan anggotanya telah melakukan pelanggaran kode etik, karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden, pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.

Baca juga :  Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Lembo, Kapolsek Tallo : Mari Kawal Pemilu Dengan Aman, Sejuk dan Damai

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

MPC Community dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar Kerjasama Vaksinasi Rabies dan Perawatan Kucing Anabul

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pencinta kucing di Makassar bersatu dalam suatu wadah diberi nama Makassar Pawrent Community (MPC), bekerja...

Ribuan ASN Pinrang Hadiri Pelepasan Masa Jabatan Bupati – Wakil Bupati Pinrang

PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Di tengah derasnya guyuran hujan, acara pelepasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode...

Nelayan Sinjai Diminta Tetap Waspada, Meski Tinggi Gelombang Normal

PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Meski cuaca diwilayah daratan Kabupaten Sinjai mengalami perubahan yang ekstrem dengan curah hujan yang cukup...

Kapolres Enrekang Ungkap Operasi Narkoba, 3 Pohon Ganja Ditemukan

PEDOMANRAKYAT, ENREKANG - Kepala kepolisian resor (Kapolres) Enrekang AKBP Dedi Surya Dharma, SH, S.IK, MM mendatangi TKP ditemukannya...