Sementara untuk pengawasan Bea Cukai, pada awal tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang DP3, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengutarakan, penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp14,8 Miliar, atau 22,50% dari target Rp65,76 Miliar, meningkat 2,75% (yoy) dengan rincian ; Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN) sebesar Rp8,17 Miliar, Pelayanan Lelang sebesar Rp6,6 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 0,021 Miliar.
Menurutnya, pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertifikasi BMN berupa tanah hingga 31 Maret 2024 sebesar 774 NUP (9,8%) dari target 7.198 NUP.
“Adapun realisasi proyek strategis nasional s.d. 31 Maret 2024 antara lain Bendungan Karalloe, Pamukkulu dan Passelloreng masing-masing sebesar Rp3,2 Miliar, Rp288 Miliar, dan Rp590 Miliar ; Irigasi Ballase sebesar Rp412 Miliar; dan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap 2) sebesar Rp1.112 Miliar,” sahutnya.
Sementara pada belanja negara, belanja Pemerintah Pusat (BPP)–BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp4,80 Triliun atau sebesar 21,18% dari pagu, meningkat 32,12% (yoy).
“Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu,” ungkap Soebagio.
Untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp 7,13 Triliun atau sebesar 22,45% dari pagu, meningkat 10,44% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik,Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.
“Walau pun mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, namun di tahun 2024 TKD mengalami peningkatan,” sebut Soebagio lagi.
Kepala Seksi Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua menambahkan, Penyaluran KUR dan UMi sampai dengan 31 Maret 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,15 Triliun (meningkat 154,97% (yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,599 Triliun, diikuti sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp1,58 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp 373,69 Miliar, Industri Pengolahan Rp203,68 Miliar, Perikanan sebesar Rp169,86 Miliar, dan sektor Lainnya 212,51 Miliar.
Urainya lagi, untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp 34,34 Miliar (meningkat 155,67% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp34,11 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp 0,12 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,07 Miliar dan Industri Pengolahan Rp 0,04 Miliar.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi kembali mengatakan, kinerja APBD Anging Mammiri Pendapatan Daerah sampai 31 Maret 2024 sebesar Rp 9,19 Triliun, mengalami growth sebesar 23,39% (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer mencapai 21,22% atau sebesar Rp 7,13 Triliun, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 16,48% atau sebesar Rp2,02 Triliun,dan lain-lain PAD yang Sah mencapai 8,62% atau sebesar Rp33,62 Miliar.
Sedangkan belanja Daerah sampai 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp4,4 Triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 11,66% atau Rp 3,98 Triliun, disusul oleh Belanja Transfer sebesar Rp 6,70% atau Rp 377,39 Miliar, Belanja Modal sebesar 0,78% atau Rp 54,95 Miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar 2,02% atau Rp 6,10 Miliar.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD) Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp 6,07 Triliun atau 75,74% dari total Pendapatan APBD. Besarnya kontribusi TKD menunjukkan, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah, tandas Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi
Widyaiswara Madya BDK Makassar, Heru Cahyono selaku moderator memberikan kata penutup, risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. Seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, pertumbuhan Pendapatan dan Belanja APBN Anging Mammiri terus berlanjut, namun perlu mengantisipasi perlambatan tipis Penerimaan Perpajakan.
Ditengah kondisi domestik yang relatif kuat, volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia perlu diwaspadai. APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.(Hdr).
