Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sulselbara, PGIW Gelar Seminar Budaya Damai

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dalam rangka menghadapi dan menyikapi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbara), Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Sulselbara menggelar kegiatan Seminar Budaya Damai yang berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis (26-27/06/2024) di Hotel Grand Maleo Jl. Pelita Raya, Makassar.

Sekretaris Umum PGIW Sulselbara, Pdt Yohanis Metris kepada media ini Kamis (27/06/2024) malam menyampaikan, kegiatan seminar yang diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan diskusi itu menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulsel, Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel, Ketua FKUB Provinsi Sulsel, dan Pimpinan Sinode Gereja anggota PGIW Sulselbara.

Dijelaskannya, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, dan animo serta kemeriahannya sudah mulai terasa sejak saat ini. Hal lain yang terasa adalah menyeruaknya politisasi agama. Rupanya politisasi agama bukanlah sesuatu yang elok untuk negara yang beraneka ragam seperti Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa dicegah agar tidak menimbulkan perpecahan atau friksi di masyarakat. Kemajemukan identitas adalah sebuah keniscayaan dan merupakan persoalan sosial pada masyarakat Indonesia. Sejak dahulu menjadi pergumulan para pendiri bangsa, bahwa idealnya Pancasila dan konstitusional melalui UUD 1945 dapat terkelola dengan baik, serta terjaminnya kebebasan masyarakat.

Kewajiban negara adalah untuk mengakui, memenuhi dan melindungi hak-hak warganya agar dapat hidup aman dan sejahtera serta menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya. Sekalipun demikian, sejarah telah mencatat bahwa tanpa partisipasi warga sipil untuk mengawal dan mengadvokasi hak-hak warga negara, hal ideal tersebut sulit didapati. Sebab proses berdemokrasi belum sepenuhnya membangun tatanan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan.

1
2TAMPILKAN SEMUA
Baca juga :  Baznas Enrekang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Dusun Sangeran

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Dewan Pers Prof. Komarudin: Tempo Terbukti Melanggar Kode Etik atas Pemberitaan Mentan Amran

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, dalam pernyataan terbuka menegaskan bahwa Tempo telah terbukti melanggar...

Lawan Serakah-nomics, Mentan Amran Berdiri di Garis Depan Lindungi Petani dari Mafia Pangan

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA — Serakah-nomics kini menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto. Salah...

Ketua PA Bangkalan Dewiati, SH, MH.,

Idealnya, Strategi Penyelesaian Sengketa Perdata Islami Perdamaian & Mediasi PEDOMANRAKYAT, BANGKALAN - Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Dewiati, SH, MH.,...

ACC Desak Kajati Sulsel Percepat Penyelidikan Proyek Smart Board

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) yang baru...