spot_img

Kejati Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU Tingkatkan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Bagikan:

Tanggal:

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kajati Agus Salim menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Senin (08/07/2024) bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Hadir dalam penandatanganan Kerjasama tersebut dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, Para Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi Maluku, Kepala Kantor Cabang Makassar, Kepala Kantor Cabang Palopo, Kepala bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi dan Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus.

Sedangkan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dihadiri oleh Asisten Perdata dan TUN, Aswas, Aspidsus, KTU, Koordinator dan Jaksa Pengacara Negara pada bidang datun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kajati Sulsel Agus Salim menyampaikan, penandatanganan Perjanjian kerjasama ini adalah sebuah langkah strategi dalam memperkuat sinergi antara Lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dan melindungi hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

“Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Kajati Sulsel.

Kajati Sulsel Agus Salim menyadari, permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia Khususnya di Sulawesi Selatan, masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama, melalui Kerjasama ini, kami berkomitmen untuk memberi dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pekerja dalam memperoleh hak-hak mereka.

Agus Salim juga mengungkapkan kerjasama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis yang sangat berarti, patut disadari, perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial.

Baca juga :  Kebakaran Terjadi di Dusun Waibulan Desa Pollewani, Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Abdul Rahim Respon Cepat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Berikan Rasa Aman, Satsamapta Polres Pelabuhan Makassar Rutin Patroli Wilayah

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Piket Patroli Kota (Patko) Sat Samapta Polres Pelabuhan Makassar melakukan patroli Commander Wish dan dialogis...

Badan Kebijakan Akan Gencarkan Peningkatan Konektivitas Transfortasi di Toraja Utara

PEDOMANRAKYAT, TORAJA UTARA.- Dalam Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Toraja Utara dan sekitarnya. Badan Kebijakan Transportasi...

Polri Presisi, Bhabinkamtibmas Melayu Baru Rutin Patroli Dialogis dan Sambang

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bhabinkamtibmas Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Hartawan yang bertugas di Kelurahan Melayu Baru, setiap...

Dedikasi dan Ketulusan Ibu Mantang di Unismuh Makassar

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Ibu Mantang, dalam usianya yang ke-72, telah mendedikasikan 34 tahun hidupnya untuk Universitas Muhammadiyah (Unismuh)...