Berhasil Tekan Angka Kemiskinan, Ini Strategi Pemkab Sinjai

Bagikan:

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, SINJAI — Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan. Terbukti beberapa tahun terakhir ini, angka kemiskinan di Sinjai terus mengalami penurunan.

Kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan dalam dialog OPD Bicara di Studio Radio Suara Bersatu, Selasa (9/7/2024) mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Sinjai tiap tahun angkanya menurun.

Terbaru, BPS Sinjai mencatat angka kemisminan turun dari 8,80 persen di tahun 2022 turun menjadi 8,55 persen di tahun 2023. Atau jumlahnya dari 21.670 jiwa turun menjadi 21.140 jiwa.

Menurut Haerani, capaian ini tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sinjai. Terlebih di masa transisi kepemimpinan Pj. Bupati T.R Fahsul Falah, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program prioritasnya.

Ia menyebutkan beberapa program yang dilaksanakan seperti menyiapkan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial tunai maupun bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dampaknya dirasakan masyarakat.

Baca juga :  Kerja Sama Antar Daerah Diteken, Dr. H. Baba: Peluang Besar Untuk Enrekang

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

DPRD Sulsel dan Disdik Bahas Krisis SNBP 2025, Solusi Ditemukan

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) bersama Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar...

DPRD Sulsel Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Krisis Pendidikan di Makassar

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi E menggelar Rapat Dengar Pendapat...

Anggaran Dipangkas, Pegawai Ingatkan Pimpinan LPSK Moratorium Perlindungan

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Efisiensi berbuntut pemangkasan anggaran dilakukan sejumlah kementerian/lembaga, imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun...

Penerapan Dominus Litis Sebabkan Tumpang Tindih Kewenangan

PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Penerapan asas dominus litis dikhawatirkan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dan melebar kepada kemungkinan penyalahgunaan...