PEDOMAN RAKYAT, MAROS. Sebanyak 292 dosen peserta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Nasional, Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (ADPERTISI), Sabtu pagi 13 Juli 2024, di ruang pola Kantor Bupati Maros, dilepas oleh Bupati Maros, HAS Chaidir Syam secara resmi ke lokasi PKM Nasional pada 23 desa dan kelurahan serta di 7 kecamatan.
Bupati Maros HAS Chaidir Syam pada sambutan pelepasan mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mengucapkan terima kasih kepada ADPERTISI yang kembali menjadikan Maros sebagai lokus pelaksanaan PKM Nasional.
ADPERTISI memiliki arti tersendiri melakukan PKM pertama masa Covid-19 tahun 2020 pembuka masa periode bupati dan hari ini kembali datang di masa tutup masa periode 2024 sesuai dengan regulasi dalam demokrasi.
Bupati HAS Chaidir berterima kasih kepada peserta PKM Nasional ADPERTISI, walau hanya sehari tetapi, inovasi dan hal baik lainnya secara riel untuk kepentingan masyarakat sangat diharapkan.
Seperti pada penggunaan teknologi tepat guna pada industri gula aren, teknologi pemasakan dengan menggunakan oli bekas sangat inovatif dan membantu pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan.
Selama ini industri rumah tangga pembuatan gula aren masih menggunakan kayu bakar dengan menebang pepohonan.
Semua inovasi, ide dan pemikiran para dosen peserta PKM ini selama berada di tengah masyarakat sebagai wujud pengabdian dapat berjalan dengan baik serta membawa manfaat bagi warga masyarakat.
Bupati ini juga menjelaskan kalau Maros selama ini dikenal dengan julukan Butterflay Kingdom di Bantimurung. Julukan itu Maros akan terus rawat dan pelihara serta biarlah kupu kupu malam ada di Makassar.
Koordinator Ketua Presidium ADPERTISI, Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si, pada sambutannya mengatakan, organisasi ini tersebar pada perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia memiliki peran krusial, dalam memajukan inovasi dan penelitian di sektor pertanian dan pangan.
Kebebasan akademik pada perguruan tinggi swasta mampu menghasilkan riset inovatif yang dapat mengatasi berbagai tantangan dalam ketahanan pangan.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pertanian, pengadaan sumber daya, serta mengkoordinasikan berbagai program pangan yang berkelanjutan.
