Menurut Mantan Akademisi di Departemen Sejarah, Universitas Hasanuddin, Makassar mengatakan tiap era pemerintahan tersebut berbeda-beda model pemerintahan Negara di Indonesia/Nusantara, tergantung situasi politik yang berkembang saat itu, dan ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sejarah pemerintahan kita berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan sejarah perjalanan bangsa. Setelah penyajian materi dari narasumber dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dinamis dengan moderator Idwar Anwar (sejarawan).
Setelah ishoma berlanjut Rapat Koordinasi antara Anggota DPD RI Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. dengan utusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir. Kegiatan berfokus pada pembahasan teknis masukan dari daerah terhadap point-point krusial untuk dijadikan catatan guna menyempurnakan draf RUU Pembentukan Kabupaten/Kota pada 20 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Rapat Koordinasi ini disepakati untuk memberikan masukan pada draf RUU tersebut dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait di Kabupaten/Kota masing-masing untuk menyelaraskan Perda yang ada dan akan menyerahkan ke Anggota DPD RI Dr. H. Ajiep Padindang untuk ditindaklanjuti di tingkat pembahasan sebelum ditetapkan oleh DPR RI.
“Kami harap setelah kembali ke daerah masing-masing kiranya dapat berkoordinasi dengan DPRD dan stakeholder yang terkait dan segera mengirimkan hasil koreksiannya kepada kami, untuk ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dari daerah, karena kemungkinan Draf RUU ini akan ditetapkan di akhir Bulan Agustus Tahun ini,” ujar Ajiep Padindang. (pw/rk)
