Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi pencapaian UHC di Indonesia yang telah melampaui target, dengan lebih dari 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk terdaftar dalam Program JKN-KIS. “Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ungkap Wapres dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC Award) 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).
Mesti begitu, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi program ini harus dilakukan secara terus-menerus, terutama terkait masalah tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang terhenti. “Saya berharap masalah ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tegasnya.
Wapres juga menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan.
Pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. “Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” tambahnya.
Kedua, Wapres meminta pendekatan yang lebih efektif dan solutif untuk masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. “Evaluasi sistem pembayaran yang ada, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau insentif bagi yang melunasi kewajibannya lebih awal,” imbuhnya. Ketiga, Wapres menekankan pentingnya ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. “Pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” tegasnya. Wapres juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya dan lokasi.
