Di waktu bersamaan Fadly Arfah selaku Penyuluh Antikorupsi Kompetensi KPK RI memberikan tanggapannya.
Fadly menuturkan, pentingnya penerapan transparansi dalam mengelola APBN/APBD sehingga masyarakat dapat memonitor mulai dari rancangan sampai realisasi anggaran.
“Sinergi Penyuluh Antikorupsi di daerah salah satunya adalah ikut memantau penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan transparansi adalah bagian yang ada di dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Fadly. (*)
