Laporan : Manaf Rachman
Sebagai tindak lanjut adanya sejumlah oknum pengurus yang mengatasnamakan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta pada akhir Agustus lalu, maka Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch.Bangun yang resmi dipilih secara terbuka pada Kongres PWI Pusat yang dilaksanakan di Kota Bandung,Jawa Barat, pada September 2023 lalu, kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang PWI yang sah, dan meminta kepada seluruh mitra kerja, para pimpinan lembaga, instansi maupun pimpinan pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah, BUMN dan pihak swasta lainnya untuk tidak menggubris dan tidak meladeni surat-surat sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai pengurus PWI Pusat hasil KLB.
Surat Edaran PWI Pusat tertanggal 6 September 2024 itu bernomor : 685/PWI-P/I.XXVIII/2024 perihal PWI yang sah, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch.Bangun di Jakarta yang ditujukan kepada para pimpinan instansi pemerintah, lembaga dan mitra kerja PWI, termasuk Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri-menterinya, Kapolri dan Panglima TNI dan Jaksa Agung, para gubernur, walikota dan bupati.
Adapun isi dari Surat Edaran PWI Pusat yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat itu pada dasarnya menyebutkan bahwa sehubungan dengan beredarnya informasi adanya sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia, maka dapat kami sampaikan bahwa Kepengurusan PWI Pusat yang sah adalah kepengurusan PWI Pusat hasil Kongres PWI XXV tanggal 25-26 September 2023 dengan Hendry Chairudin Bangun sebagai Ketua Umum dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekretaris jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Kongres Nomor 8/K-XXV/PWI/2023 dan telah diaktakan dengan Nomor AHU-0001588.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Rapat Pleno Diperluas tanggal 27 Juni 2024 dengan Hendry Ch.Bangun tetap sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan SK Nomor 218-PLP/PWI-P/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang telah diaktakan dengan akta nomor 10 tanggal 8 Juli 2024 dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham dengan nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2024.
