PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Pengadilan Negeri Makassar dijadwalkan akan menggelar sidang praperadilan terkait penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pengadaan sarana pembelajaran laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sidang pertama ini akan berlangsung pada Senin, 25 November 2024.
Informasi ini tercantum dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar. Dalam SIPP, termuat daftar pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan ini, yaitu pemohon praperadilan Syamsuddin Hamid, SH, serta para termohon yang meliputi Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (SNAK MARKUS), organisasi yang dikenal getol mengadvokasi pemberantasan korupsi di Sulsel, mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan ini.
Diketahui, kasus ini melibatkan tiga tersangka berinisial SA, AR, dan PA, yang masing-masing berperan sebagai Direktur CV Istana Ilmu, Ketua Panitia Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.
Ketua Tim Kuasa Hukum SNAK MARKUS, Andi Jamal atau yang akrab disapa Om Betel, menyatakan, permohonan praperadilan diajukan pada Jumat, 8 November 2024.
Ia berharap agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengabulkan gugatan ini, membatalkan SP3, dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan kembali.
“Kami berharap agar keadilan ditegakkan dan upaya pemberantasan korupsi tidak dihambat. Kami mendukung sepenuhnya program mulia Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi,” ujar Om Betel di salah satu Warkop di bilangan Bulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa (12/11/2024) sekira pukul 13.30 Wita.
