“LKBH Makassar mengajukan penyelesaian laporan polisi berdasarkan metode Restorative Justice, merujuk kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Keadilan Restorative Perpol Nomor 8 Tahum 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative,” jelasnya.
“Ini kan menyangkut utang piutang yang tentunya terindikasi perkara perdata, dan bukan perkara pidana. Jadi kami berharap kasus dari laporan polisi ini ditutup dan ditangani secara kekeluargaan dengan menyelesaikan tunggakan dana karena sebelumnya sudah ada pembayaran dari utang pokok,” sambung Manajer Penanganan Kasus LKBH Makassar, Mulyarman D, SH.
Pengacara muda ini menambahkan lagi, laporan polisi terkait utang piutang yang pokoknya senilai Rp 600 juta dan telah membengkak dengan kewajiban membayar sebanyak Rp 1,3 milyar, telah ditembuskan pula sebagai laporan ke Kapolres Maros, Ka Sipropam Polres Maros, Ka Itwasda Polda Sulsel, Kadiv Propam Polda Sulsel, Kapolda Sulsel, dan Komisi Kejaksaan. (*)
