Sebagai organisasi yang berlandaskan pada lembaga adat eks kerajaan dan pemerintahan adat, Palasara mengusung struktur keanggotaan unik. Gubernur secara jabatan menjabat sebagai Ketua Majelis Agung provinsi, sedangkan Bupati/Wali Kota menjadi Ketua Dewan Agung di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, restu kepala daerah menjadi kunci dalam menetapkan kepengurusan DPW.
Ketua Harian Palasara, Mansur Gessa Karaeng Bali, turut menegaskan pentingnya penyelarasan antara struktur adat dan pemerintahan. “Konsolidasi ini adalah langkah memperkuat legitimasi Palasara sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus menjaga kedaulatan budaya di tengah modernisasi,” ujarnya.
Tak tanggung-tanggung, pengukuhan DPP mendatang akan mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulselbar.
Dengan komando dari Ketua Umum Andi Rusdianto Thalib, Palasara kini berdiri sebagai kekuatan baru yang menyatukan tokoh adat lintas generasi dan daerah, mengusung satu tekad menghidupkan kembali marwah adat di tengah arus zaman. (*Rz)
