Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya komitmen terhadap prinsip transparansi serta partisipasi publik. Muspida menegaskan bahwa media adalah stakeholder penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo hanya meneruskan konfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Kominfotik tanpa penjelasan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfotik.
JMSI Sulsel mendesak Bupati Wajo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi antarperangkat daerah serta kinerja Diskominfotik. Mereka berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka. (*)
