Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada keberadaan pasar malam lain yang beroperasi di sekitar Jembatan Barombong. Warga menduga pasar malam tersebut tidak memiliki izin resmi, namun tetap dibiarkan beroperasi tanpa hambatan. Bahkan, muncul dugaan kuat bahwa pasar malam tersebut dibekingi oleh oknum tertentu, sehingga aktivitasnya luput dari penertiban.
Menanggapi hal tersebut, Camat Tamalate menjelaskan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha pasar malam. “Izin itu dikeluarkan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), kami di kecamatan hanya memberi rekomendasi jika tidak ada warga yang keberatan,” katanya.
Namun, pernyataan ini justru memicu kritik dari berbagai pihak. Pengamat sosial Jupri menilai, situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku usaha kecil di tingkat lokal.
“Jika ada pengelola pasar malam yang dilarang dan ada yang dibiarkan, ini menambah kecurigaan terhadap objektivitas dan transparansi rekomendasi yang dikeluarkan pihak kecamatan. Ini bisa menimbulkan kesan tebang pilih yang berbahaya bagi kepercayaan publik,” tegas Jupri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PTSP Kota Makassar terkait legalitas operasional pasar malam di kedua lokasi tersebut. (*)
