PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya bahwa pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan petani dan masyarakat, sekaligus melawan praktik mafia pangan yang merugikan kedua pihak.
Menurut Amran, kebijakan di sektor perberasan saat ini dirancang untuk menjaga keseimbangan: petani memperoleh harga gabah yang layak, sementara masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
Pemerintah pun tengah melakukan langkah konkret dengan melepas stok beras cadangan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Pelepasan stok ini dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog bersama TNI/Polri dan instansi terkait.
“Negara hadir untuk rakyat. Petani harus sejahtera, rakyat tidak boleh terbebani harga. Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kita gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Amran juga mengingatkan bahwa mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis perberasan. Investigasi yang dipimpinnya menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” ujarnya.
