Zulkarnaen berjanji pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti desakan mahasiswa.
Soal langkah konkret, Zulkarnaen menyatakan, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha hiburan malam menjadi prioritas.
“Kami akan memastikan di hari besar keagamaan mereka tidak beroperasi, demi menjaga ketertiban umat yang sedang merayakan,” ucapnya.
Teguran, kata dia, sudah sepantasnya dijatuhkan. Namun bila pengusaha tetap membandel, sanksi administratif hingga pencabutan izin bisa ditempuh.
“Para pelaku usaha hiburan malam yang melanggar akan kami tindaki sesuai aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Bahkan, ketika mahasiswa menanyakan soal usaha hiburan yang beroperasi di luar izin resmi, Zulkarnaen menegaskan langkah hukum pasti ditempuh.
“Itu sudah jelas, akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku,” sebutnya.
Zulkarnaen juga mengingatkan mahasiswa soal pentingnya menjaga stabilitas Sulsel, terlebih setelah gelombang demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
“Kita masih dalam proses pemulihan pasca aksi massa yang lalu. Karena itu saya mengajak mahasiswa ikut menjaga kondusifitas sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, surat edaran pemerintah terkait penutupan hiburan malam pada hari besar keagamaan bukan sekadar aturan seremonial.
“Itu kebijakan untuk menciptakan situasi kondusif bagi semua masyarakat,” katanya.
Dispar Sulsel, ujar Zulkarnaen, akan berpegang pada regulasi yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang perizinan serta Permenpar Nomor 8 tentang sanksi administratif.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mekanisme pengawasan, penindakan, dan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata serta pemerintah kota.
“Ini amanah regulasi. Kami tidak hanya bicara soal izin, tapi juga aspek keamanan dan ketertiban. Karena usaha apapun tidak akan berjalan baik bila situasi di daerah tidak aman,” tandasnya.
Bagi mahasiswa, aksi ini lebih dari sekadar protes. Mereka menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga wajah Makassar sebagai kota yang religius sekaligus modern.
“Kota ini hanya bisa aman dan bermartabat kalau semua pihak, termasuk pengusaha hiburan, menghormati aturan,” kata Lukman menutup pertemuan.
Sore itu, asap ban perlahan padam, namun gema tuntutan mahasiswa masih terngiang di halaman Dispar Sulsel. (Hdr)
