Tidak hanya regulasi, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Termasuk mengungkap kasus pupuk palsu yang merugikan petani Rp3,2 triliun; menindak peredaran beras yang tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET); hingga memastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi di internal Kementerian Pertanian (Kementan).
Mentan Amran menegaskan bahwa perbaikan dari hulu hingga hilir akan terus dilakukan, mulai dari percepatan distribusi sarana produksi hingga penindakan hukum.
Untuk memastikan transparansi, ia membuka layanan pengaduan online langsung ke Menteri, memungkinkan keluhan petani ditangani cepat dan tanpa pungutan liar.
“Regulasi kami perbaiki, sarana prasarana diperbaiki, bahkan untuk memudahkan keluhan petani kami buka sistem online pengaduan kepada saya langsung dan kami respons. Dari laporan yang bentuk pidana laporkan ke kepolisian, yang butuh tindakan katakan bibit, alsintan, ditindaklanjuti selama ada sarana prasarana benih langsung dikirim, dan tidak ada pungli-pungli,“ terang Mentan Amran.
Hasil dari kebijakan Presiden Prabowo dan kolaborasi di sektor pertanian telah menunjukkan hasil. Mentan Amran memastikan stok pangan nasional dalam kondisi sangat aman.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sempat menyentuh angka 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah, dan saat ini berada di kisaran 3,8 juta ton dengan proyeksi tetap aman pada 3,2 juta ton hingga akhir tahun.
Dengan perbaikan regulasi yang masif, kemudahan akses sarpras, dan kebijakan presiden yang pro-petani, Mentan Amran optimistis Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengulang capaian besar.
“Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo dan kerja keras seluruh jajaran, insya Allah tahun ini kita capai kembali swasembada pangan,” tegasnya. (*)
