“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi, “ tegas Mentan Amran
Mentan Amran menilai bahwa jika petani mendengar bahwa beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.
Mentan Amran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pangdam, Kapolda, Wali Kota, Gubernur, Dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.
“Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” tegasnya.
Lebih lanjut Mentan Amran menegaskan bahwa meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.
Mentan menyampaikan bahwa mekanisme kawasan bebas tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.
Mentan Amran menegaskan bahwa penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.
Ia kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa. (*)
