Ia menyebutkan bahwa kinerja SPM menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
“Kalau mau nilai LPPD kita bagus, maka pelaksanaan dan pelaporan SPM harus bagus juga. Ini salah satu indikator yang menentukan,ˮ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifly juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Makassar meraih SPM Award pada 2025. Ia berharap Makassar dapat mempertahankan capaian itu pada tahun berikutnya.
“Alhamdulillah, tahun ini kita dapat SPM Award berkat pembinaan dari Pak Sesdirjen dan jajarannya. Ke depan kita harus bisa mempertahankannya dengan pelaporan yang lebih baik dan lebih tepat waktu,ˮ ungkapnya.
Sekda Makassar berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti materi dan arahan yang diberikan selama bimtek untuk memastikan kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM di masing-masing SKPD.
“Apa yang kita dapatkan hari ini harus benar-benar diterapkan. Kita pastikan penerapan SPM berjalan baik demi peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat,ˮ pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng, menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai hak dasar masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah daerah.
Maddaremmeng menekankan bahwa SPM merupakan instrumen utama memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar secara layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, hingga sosial.
“Berbicara SPM berarti berbicara tentang hak dan kewajiban. Haknya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar, sementara kewajibannya berada pada pemerintah daerah untuk memastikan layanan itu terpenuhi,ˮ ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa SPM kini menjadi perhatian sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, keterlambatan atau kegagalan memberikan pelayanan dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi.
“Pelayanan dasar itu sudah dianggap sebagai hak masyarakat. Kalau itu dilanggar, maka bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM. Ini sudah menjadi perhatian serius, bukan hanya Kemendagri,ˮ tegasnya. (*/And)
