PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang profesional dan transparan, Pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjalankan assessment center sebagai mekanisme seleksi objektif bagi jabatan pimpinan tinggi.
Proses yang digelar di Pusjar SKMP LAN Makassar ini menjadi pesan kuat bahwa pengisian posisi strategis ditentukan oleh kemampuan nyata, bukan kompromi kepentingan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan assessment center Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna mencakup tiga posisi strategis, yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, serta Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Secara teknis, rangkaian asesmen akan berlangsung pada 8–9 Desember 2025 di lingkungan Pusjar SKMP LAN Makassar
Kegiatan yang berlangsung di ruang Siagian, gedung Pusjar SKMP LAN ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Eddy Uga, S.H., M.Si., Kepala BKPSDM Kabupaten Muna Hidayat Ardi Ponto, S.Sos., M.A.P., Kepala Pusjar SKMP LAN Dr. Muhammad Aswad, M.Si., serta Kepala BLPK LAN Makassar Sudarmi Narwis, S.E., M.M.
Dalam laporannya, Kepala BLPK LAN Makassar Sudarmi Narwis menyampaikan bahwa pelaksanaan asesmen berlangsung selama dua hari. Sebanyak 5 Aparatur Sipil Negara mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari proses seleksi terbuka JPT Pratama.
“Assessment center ini bertujuan mengukur kompetensi calon JPT Pratama sekaligus menghasilkan profil kompetensi yang menjadi dasar rekomendasi penempatan dan pengembangan karier ASN,” pungkasnya.
Rangkaian asesmen mencakup psikometri, problem analysis, dan wawancara kompetensi yang dirancang untuk memotret kapasitas manajerial, sosial kultural, serta potensi kepemimpinan peserta.
Sudarmi menegaskan kesiapan Balai Layanan Pemetaan Kompetensi LAN Makassar dalam memastikan seluruh tahapan berlangsung tertib, objektif, dan kondusif.
Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr. Muhammad Aswad, menyambut peserta assessment center JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Muna dengan menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai kebanggaan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas penuh.
