MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Di tengah meningkatnya tuntutan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di Kawasan Timur Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) memperkuat langkah konsolidasi pengelolaan pelatihan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Konsolidasi Pengelolaan Pelatihan se-Wilayah KTI yang digelar di Auditorium Hasanuddin, Makassar, Senin (15/12/2025).
Forum ini mempertemukan para pengelola dan pengampu pelatihan dari berbagai daerah untuk menyamakan arah, memperjelas peran, serta memastikan layanan pembelajaran aparatur tetap relevan dengan kebutuhan nyata peserta dan tantangan birokrasi daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Tim Pembelajaran Pusjar SKMP LAN Dr. Johan Tarru Mada, Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi LAN Makassar Sudarmi Narwis, SE, MM. serta Kepala Bagian Umum Pusjar SKMP LAN Zulchaidir, S.Sos., MPA.
Sebanyak 42 peserta eksternal mengikuti rapat konsolidasi ini. Mereka berasal dari instansi pengelola pengembangan SDM aparatur di Kawasan Timur Indonesia, antara lain BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, BKPSDM
Provinsi Papua Barat Daya, serta BKPSDM kabupaten/kota seperti Pangkep, Bulukumba, Barru, Kepulauan Selayar, Maros, Bone, Kota Parepare, dan Kabupaten Sinjai.
Turut hadir pula perwakilan Balai Diklat Keuangan Makassar, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, Balai Besar Pelatihan Kesehatan, BKPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar, serta Balai Diklat Keagamaan Makassar.
Konsolidasi Peran dan Evaluasi Pelatihan
Ketua Tim Transformasi Lembaga Pusjar SKMP LAN, Muh. Yunus, menegaskan bahwa konsolidasi ini tidak sekadar menjadi agenda koordinasi teknis.
“Rapat ini diarahkan untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperjelas peran seluruh pihak yang terlibat dalam siklus pelatihan aparatur,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga digunakan untuk mengoordinasikan rencana pelatihan tahun 2026, baik dari sisi jadwal maupun jenis pelatihan yang akan dikembangkan.
Menurut Muh. Yunus, keselarasan antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pelatihan berjalan seragam, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.
“Tanpa keselarasan tersebut, kualitas dan dampak pelatihan akan sulit dijaga secara berkelanjutan,” katanya.
